Pajak Bumi dan Bangunan

Assalamualaikum wr wb

Kali ini saya akan melanjutkan materi tentang pajak, dan sekarang yaitu pajak Bumi dan bangunan, yu mari simak dibawah ini :

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB)

DASAR HUKUM

UU NO. 12 TH 1985  & UU NO. 12 TH 1994

PENGERTIAN Pajak Bumi dan Bangunan

Bumi yaitu permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya, permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman (termasuk rawa-rawa tambak perairan) serta laut wilayah Republik Indonesia.

Bangunan yaitu konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah atau perairan untuk tempat tinggal, tempat usaha dan tempat yang diusahakan.

SUBJEK PAJAK PBB

Orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi atau manfaat atas bumi dan atau memiliki dan menguasai dan atau memperoleh manfaat atas bangunan sehingga subjek pajak tersebut menjadi wajib pajak bumi dan bangunan.

OBJEK PAJAK PBB

Objek Pajak Bumi dan Bangunan adalah bumi dan bangunan.

BUKAN OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

¨  Yang digunakan semata-mata untuk kepentingan umum dibidang sosial, pendidikan, ibadah, dan kebudayaan yang dimaksudkan tidak memperoleh keuntungan

¨  Digunakan untuk kuburan dan peninggalan purbakala

¨  Hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata taman nasional, tanah pengembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah Negara yang belum dibebani suatu hak

¨  Digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat, berdasarkan asas perlakuan timbal balik

¨  Digunakan oleh badan atau organisasi internasional yang ditentukan oleh menkeu.

TARIF PAJAK

Tarif Pajak yang dikenakan atas objek pajak adalah sebesar 0,5 %.

DASAR PENGENAAN DAN CARA MENGHITUNG PAJAK

Dasar pengenaan pajak adalah NJOP dimana besarnya NJOP ditetapkan setiap 3 tahun sekali oleh menkeu kecuali daerah tertentu ditetapkan setiap tahun disesuaikan dengan perkembangan daerahnya.

Nilai Jual Kena Pajak

            Perhitungan PBB mengacu pada Peraturan Pemerintah No 25 Tahun 2002  :

¤  Objek perkebunan, kehutanan, dan pertambangan sebesar 40% dari NJOP

¤  Objek pajak lainnya :

n  Sebesar 40% dari NJOP apabila NJOP nya 1 milyar atau lebih

n  Sebesar 20% dari NJOP apabila NJOP nya < 1 milyar

NILAI JUAL OBJEK PAJAK TIDAK KENA PAJAK (NJOPTKP) 

NJOPTKP adalah Batas Nilai Jual Objek Pajak yang tidak kena pajak. Berdasarkan Peraturan Menkeu No 67/PMK.03/2011 besarnya NJOPTKP paling tinggi Rp 24.000.000 Apabila seorang WP mempunyai beberapa Objek Pajak, yang diberikan NJOPTKP hanya salah satu Objek Pajak yang nilainya terbesar, sedangkan Objek Pajak lainnya tetap dikenakan penuh tanpa dikurangi NJOPTKP.

Perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan

¨  Besarnya pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan NJKP

Contoh 1

Tuan A memiliki objek pajak Bumi dan Bangunan senilai Rp 7.000.000,00, karena objek pajak tersebut dibawah NJOPTKP yaitu Rp 24.000.000,00 maka tidak dikenakan pajak.

Contoh 2

Tuan B memiliki objek pajak sebagai berikut:

NJOP Bumi                             Rp 10.000.000

NJOP Bangunan                     Rp  18.000.000

                                                Rp 28.000.000

Maka PBB dihitung sebagai berikut:

NJOP Bumi                                         Rp 10.000.000

NJOP Bangunan                                 Rp18.000.000

NJOP Bumi dan bangunan                 Rp 28.000.000

NJOPTKP                                           Rp (24.000.000)-

NJOP dasar pengenaan PBB              Rp    4.000.000

NJKP                          20%x Rp 4.000.000    =Rp 800.000

PBB yang terhutang   0,5%x Rp 800.000      =Rp     4.000

Contoh 3

Tuan B memiliki objek pajak berupa perumahan dengan nilai sbb:

- NJOP berupa bumi                           Rp 950.000.000

- NJOP berupa bangunan                    Rp 258.000.000

                                                        Rp 1.208.000.000

PBB dihitung sebagai berikut:

NJOP Bumi                                         Rp 950.000.000

NJOP Bangunan                                 Rp 258.000.000

NJOP Bumi dan bangunan                 Rp 1.208.000.000

NJOPTKP                                           Rp   (   24.000.000)-

NJOP sebagai dasar pengenaan PBB Rp 1.184.000.000

NJKP 40% x Rp 1.184.000.000,00=  Rp 473.600.000,00

PBB yang terhutang 0,5% x Rp 473.600.000,00= Rp 2.368.000

Contoh 4

Tuan Prasetia pada tahun 2013 memiliki 2 objek pajak yaitu:

Kecamatan Kawalu

             NJOP Bumi                            Rp 75 juta

            NJOP Bangunan                     Rp 40 juta

 Kecamatan Tawang

    NJOP Bumi                         Rp 85 juta

    NJOP Bangunan                 Rp 55 juta

Perkiraan NJOP Bumi NJOP Bangunan NJOP Bumi dan  Bangunan NJOPTKP NJOP dasar pengenaan pajak NJKP 20% x NJOP PBB yang terhutang 0,5% x NJKP

Kec Kawalu Rp  75.000.000        40.000.000      115.000.000              115.000.000         23.000.000              115.000

Kec Tawang Rp  85.000.000        55.000.000      140.000.000       (24.000.000)      116.000.000        23.200.000             116.000