PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH (PPnBM)

 PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH (PPnBM)

DASAR HUKUM

UU NO. 8 TH 1983

UU NO. 42 TH 2009

BARANG KENA PAJAK

            Adalah barang berwujud yang menurut hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak ataupun barang tidak berwujud yang dikenakan pajak berdasarkan UU PPN dan PPnBM.

                                                 Pengecualian Barang Kena Pajak

—  Barang hasil pertambangan / hasil pengeboran yang diambil dari sumbernya (minyak mentah, gasbumi dll)

—  Barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak (beras, jagung, sagu, kedelai, garam, daging dll)

—  Uang, emas batangan, dan surat berharga.

JASA KENA PAJAK

Adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas, kemudahan, hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pemesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan yang dikenakan pajak berdasarkan UU PPN dan PPnBM.

 Seperti jasa konsultan, jasa sewa, jasa kontruksi

PENGECUALIAN JASA KENA PAJAK

—  Jasa pelayanan kesehatan medis

—  Jasa pelayanan social

—  Jasa pengiriman surat

—  Jasa keuangan

—  Jasa auransi

—  Jasa keagamaan

—  Jasa pendidikan

—  Jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan

OBJEK PAJAK PPN

—  Penyerahan Barang Kena Pajak di daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha

—  Impor Barang Kena Pajak

—  Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha

—  Pemanfaatan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean

—  Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar daerah pabean da dalam daerah pabean

—  Ekspor Barang Kena Pajak oleh pengusaha

SUBJEK PAJAK PPN DAN PPnBM

Pengusaha kena Pajak yaitu orang pribadi atau badan yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha perdagangan, menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, memanfaatkan barang tak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang dikenakan pajak berdasarkan UU PPN.

TARIF PPN

—  Tarif PPN 10 % atas :

◦      Penyerahan Barang Kena Pajak di daerah pabean

◦      Impor Barang Kena Pajak

◦      Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam daerah pabean

◦      Pemanfaatan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean

◦      Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean

—  Tarif PPN 0 % atas :

◦      Ekspor Barang Kena Pajak berwujud dan Tidak Berwujud

◦      Ekspor Jasa Kena Pajak

—  Tarif 10% dapat diubah serendah rendahnya 5 % dan setinggi tingginya 15 % dalam rangka pembahasan RAPBN oleh DPR

DAERAH PABEAN

—  Adalah wilayah republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara diatasnya serta tempat2 tertentu di Zona Ekonomi Eksluisf (ZEE) dan landas kontinental yg didalammnya berlaku Undang2 kepabeanan.

Perhitungan PPN

PPN = Tarif PPN x Dasar Pengenaan Pajak (DPP)

PAJAK MASUKAN

Adalah pajak pertambahan nilai yang seharusnya sudah di bayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak atau penerimaan Jasa Kena Pajak atau pemanfaatan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean atau impor Barang Kena Pajak

PAJAK KELUARAN                           

Pajak pertambahan nilai terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, Jasa Kena Pajak,atau ekspor Barang Kena Pajak

Faktur Pajak

 Bukti pungutan yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak

Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM)

Barang Kena Pajak yang tergolong Mewah adalah :

1. Barang yang bukan kebutuhan pokok
2. Barang yang dikonsumsi oleh masyarakat tertentu
3. Barang yang pada umumya dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi
4. Barang yang dikonsumsi untuk menunjukan status

TARIF PPnBM

—  Diterapkan dalam beberapa kelompok tarif yaitu serendah rendahnya 10 % dan setinggi tingginya 200 % . Perbedaan kelompok tarif tersebut didasarkan pada pengelompokan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah yang dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah

—  Untuk lebih terperincinya lihat dalam PP No 145 Tahun 2000 atau kep Menkeu yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No 103/PMK.03/2009

Contoh

Tuan A adalah Pengusaha Kena Pajak menjual Barang Kena Pajak Rp 250 juta maka pajak keluaran yang harus dipungut adalah 10 % x Rp 250 juta = Rp 25 juta

Tuan A membeli Barang Kena Pajak dari pengusaha pabrikasi Rp 175 juta maka pajak masukan yang harus dibayar adalah

10 % x Rp 175 juta = Rp 17,5 juta

Tuan A membeli bahan baku dan perlengkapannya dari perusahaan pabrikasi Rp 75 juta setelah diolah kembali barang tersebut dijual dengan harga Rp 125 juta maka perhitungannya:

 Jawaban==

Pajak masukan      10 % x Rp 75 juta   = Rp   7,5 juta

Pajak keluaran      10 %  x Rp 125 juta = Rp 12,5 juta

PPN yang masih harus dibayar             = Rp    5 juta

Contoh 2

Tuan deltha membeli barang yang tergolong mewah dengan tarif PPnBM 30 % barang tersebut berupa kendaraan harga per unit Rp 150 juta dibeli sebanyak 7 unit . Harga tersebut belum termasuk PPN dan PPnBM . Berapakah PPN dan PPnBM yang harus dibayar oleh Tuan deltha

Jawab:

Harga per unit Rp 150.000.000

Harga pembelian 7 x Rp 150.000.000 = Rp 1.050.000.000

PPN = 10 % x Rp 1.050.000.000                   = Rp 105.000.000

PPnBM= 30 % x Rp 1.050.000.000 = Rp 315.000.000

Pajak yang harus dibayar                                = Rp 420.000.000

 Terima Kasih.